Oleh: Yasir Gema Wirawan)*
Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan gizi bagi Masyarakat melalui program MBG, khususnya bagi 55,1 juta penerima manfaat setiap harinya. Angka ini merupakan lonjakan signifikan dari target awal yang hanya sebesar 6 juta orang.
Meningkatnya cakupan penerima manfaat MBG ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memastikan bahwa distribusi makanan yang diberikan tidak hanya cukup, tetapi juga aman, bergizi, dan higienis. Dalam hal ini, sertifikasi higiene menjadi jaminan penting untuk menjamin kualitas pangan yang diterima oleh masyarakat.
Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Oktavianus, menegaskan bahwa pengawasan menjadi salah satu peran utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam pelaksanaan program MBG. Kemenkes bekerjasama dengan dinas kesehatan daerah untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan yang ketat.
Salah satu instrumen penting dalam pengawasan ini adalah sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi penanda bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi syarat untuk memproduksi makanan yang aman dikonsumsi.
Hingga saat ini, 4.535 SPPG telah berhasil lulus sertifikasi, sebuah pencapaian yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan awal pelaksanaan program yang hanya dimulai dengan 38 dapur yang bersertifikat. Peningkatan jumlah SPPG yang terverifikasi ini mencerminkan upaya keras pemerintah untuk memastikan bahwa kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat terjaga dengan baik.
Setiap dapur yang ingin memperoleh Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) harus melalui serangkaian pemeriksaan yang mencakup uji laboratorium dan penilaian menyeluruh terhadap kebersihan dapur, proses pengolahan makanan, hingga standar kesehatan yang diterapkan. Proses ini memakan waktu lebih dari satu minggu untuk memastikan bahwa dapur memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menekankan bahwa dengan lonjakan penerima manfaat yang kini mencapai 55,1 juta orang, standar keamanan pangan tidak boleh dibiarkan longgar. Oleh karena itu, sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai tujuan besar, yakni “zero accident” atau tidak ada insiden keracunan pangan.
Dalam situasi terkini, upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan melalui sertifikasi higienis ini sangat relevan mengingat besarnya tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Seiring dengan target penerima manfaat yang diproyeksikan akan meningkat menjadi 82,9 juta orang pada 2026, pemerintah semakin memperkuat dan menambah ketat pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG. Setiap dapur yang tidak memenuhi standar diharuskan melakukan perbaikan dan akan dikenakan sanksi, bahkan bisa ditutup jika tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan.
Program MBG memang bukan hanya soal memastikan masyarakat menerima makanan gratis. Program ini juga merupakan upaya yang strategis dalam memperkuat ekonomi lokal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk mendukung keberlanjutan program MBG sepanjang 2026. Dana ini akan memastikan program dapat terus berlanjut, dengan alokasi yang terukur dan tepat sasaran.
Dengan anggaran sebesar itu, selain memastikan penerima manfaat yang semakin banyak, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Pembayaran operasional kepada SPPG dilakukan di awal, memberikan jaminan arus kas yang stabil bagi pelaksana program, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan, menurut Airlangga, program MBG diprediksi dapat menyerap hingga tiga juta tenaga kerja dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 7 persen, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Namun, tak hanya dalam hal pendanaan dan penguatan ekonomi, pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan pangan juga tetap menjadi prioritas utama. Pengawasan ketat yang dilakukan Kemenkes dan BGN telah membawa hasil yang positif. Insiden keracunan pangan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian utama, kini menunjukkan penurunan yang signifikan.
Bahkan, pada bulan Desember 2025, tercatat hanya ada 12 kejadian keracunan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode awal pelaksanaan program MBG. Tren insiden keracunan yang menurun ini merupakan indikasi bahwa sistem pengawasan dan perbaikan yang terus dilakukan telah membuahkan hasil yang baik.
Sertifikasi higiene, dalam hal ini, menjadi pengawal utama bagi keberhasilan program MBG. Dengan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, dapur SPPG dapat dipastikan memenuhi standar yang sangat ketat, sehingga masyarakat yang menerima manfaat program ini dapat merasa aman dan yakin bahwa makanan yang mereka konsumsi tidak hanya bergizi, tetapi juga aman bagi kesehatan mereka. Terlebih lagi, dengan dukungan anggaran yang besar dan pengawasan yang ketat, program MBG ini akan terus diperkuat seiring dengan meningkatnya cakupan dan penerima manfaat di masa depan.
)*Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Pangan
