Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah menempatkan peningkatan mutu pendidikan dan penguatan inklusivitas sebagai fokus utama dalam program prioritas pendidikan tahun 2026.
Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses pendidikan yang berkualitas secara merata di berbagai wilayah.
“Fokus utama kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan akses yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp52,12 triliun guna mendukung berbagai program prioritas pendidikan.
Alokasi tersebut difokuskan untuk memperkuat kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta memperluas akses pendidikan, khususnya bagi daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kelompok masyarakat rentan.
Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka panjang.
Pemerintah juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dilihat dari sisi akademik, tetapi juga dari kemampuan sistem pendidikan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan inklusif.
Sementara itu, Dosen Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, Nindya Retno Musholiha, menilai bahwa arah kebijakan tersebut merupakan langkah tepat dalam mendorong transformasi pendidikan nasional.
Ia menilai keberadaan anggaran yang memadai menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas jangkauan akses bagi masyarakat.
“Program prioritas pendidikan harus mampu memberikan dampak nyata, baik dalam peningkatan mutu pembelajaran maupun dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas, termasuk bagi kelompok rentan,” ujar Nindya.
Menurutnya, penguatan pendidikan inklusif menjadi aspek krusial dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan.
Hal ini mencakup penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta penerapan metode pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam.
Nindya juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut.
Ia menegaskan bahwa akademisi memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi kebijakan kepada masyarakat melalui pendekatan berbasis data dan analisis ilmiah.
Dengan demikian, pemahaman publik terhadap program pendidikan dapat meningkat dan potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir.
Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan di lapangan, sekaligus memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
