Oleh: Bara Winatha*)
Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu langkah yang kini dijalankan adalah integrasi program pendidikan dan perbaikan hunian bagi keluarga kurang mampu melalui Sekolah Rakyat dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dilakukan melalui pendidikan, tetapi juga melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang layak.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai pusat pemberdayaan keluarga yang tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menghadirkan dukungan nyata bagi orang tua melalui berbagai program strategis. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah renovasi rumah tidak layak huni agar keluarga siswa dapat hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak.
Program renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang lebih berkeadilan. Pemerintah menargetkan sebanyak 10.000 keluarga siswa menerima bantuan renovasi rumah senilai Rp20 juta per unit pada tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menyasar sekitar 1.000 keluarga penerima manfaat.
Peningkatan cakupan bantuan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah siswa Sekolah Rakyat secara nasional. Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa jumlah peserta didik meningkat dari sekitar 15.000 siswa pada tahun ajaran 2025–2026 menjadi sekitar 32.000 siswa pada tahun ajaran 2026–2027. Pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program pendidikan yang memberikan akses belajar sekaligus perlindungan sosial bagi keluarga.
Pemerintah menilai bahwa kemiskinan sering kali bersifat multidimensi dan tidak dapat diatasi hanya melalui satu intervensi kebijakan. Karena itu, integrasi antara pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan perbaikan kualitas hunian dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga diharapkan mampu mengurangi berbagai hambatan sosial yang selama ini menghambat mobilitas ekonomi keluarga miskin.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH mengatakan bahwa pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, melainkan juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Menurutnya, pemerintah berupaya menghadirkan solusi yang komprehensif dengan menyekolahkan anak secara gratis, memberdayakan orang tua, serta memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial yang lebih menyeluruh dan berjangka panjang.
Melalui program BSPS yang terintegrasi dengan Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang sehat. Rumah yang layak dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan fisik, kenyamanan psikologis, dan produktivitas keluarga. Dengan kondisi hunian yang lebih baik, anak-anak diharapkan dapat lebih fokus dalam mengikuti proses pendidikan.
Saat ini Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah melakukan verifikasi faktual terhadap rumah-rumah calon penerima bantuan. Proses tersebut mencakup pengecekan kondisi bangunan, sanitasi, luas lahan, serta legalitas kepemilikan rumah. Tahapan verifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.
Kepala Satuan Kerja Kementerian PKP Provinsi Jawa Timur Shinta Dewi Astari mengatakan bahwa verifikasi lapangan dilakukan guna memastikan ketepatan sasaran program. Menurutnya, tim melakukan kunjungan langsung ke sejumlah rumah calon penerima bantuan untuk melihat kondisi aktual di lapangan. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penetapan penerima manfaat yang akan memperoleh bantuan renovasi rumah.
Shinta Dewi Astari mengatakan bahwa peningkatan kualitas rumah dilakukan karena anak dari pemilik rumah merupakan siswa Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah. Ia menjelaskan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria serta memiliki kondisi hunian yang membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi keberlangsungan pendidikan anak.
Di Jawa Timur, program renovasi rumah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Provinsi tersebut menjadi wilayah dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 26 sekolah. Tercatat sebanyak 1.837 keluarga di Jawa Timur diusulkan sebagai penerima bantuan renovasi rumah. Proses verifikasi dilakukan di berbagai daerah seperti Ponorogo, Gresik, Pasuruan, dan sejumlah wilayah lainnya.
Program renovasi rumah ini juga memiliki dampak ekonomi yang cukup luas. Pelaksanaan pembangunan diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong aktivitas sektor konstruksi di daerah. Selain meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat, program ini turut menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, integrasi antara pendidikan dan perumahan menunjukkan paradigma baru dalam kebijakan sosial pemerintah.
Pendekatan tersebut menjadi wujud nyata dari konsep pembangunan manusia yang menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan. Anak-anak memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik, sementara orang tua mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Sinergi lintas kementerian menjadi kunci dalam menghadirkan program yang mampu menjawab berbagai persoalan kemiskinan secara terpadu.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
