Oleh: Aziz Rahman*)
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, makna kemerdekaan tidak lagi semata diukur dari keberhasilan mempertahankan kedaulatan wilayah, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam konteks ekonomi, salah satu indikator paling nyata dari kesejahteraan tersebut adalah terjaganya daya beli masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok tetap terkendali, energi tersedia dengan harga yang terjangkau, lapangan kerja terus tumbuh, dan inflasi dapat dikelola secara baik, maka masyarakat memiliki ruang untuk meningkatkan konsumsi dan aktivitas ekonomi. Karena itu, menjaga daya beli rakyat bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan bentuk nyata pemerintah dalam mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan.
Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif baik dibandingkan banyak negara lain. Inflasi tetap berada pada tingkat yang terkendali, aktivitas manufaktur kembali memasuki fase ekspansi, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus, serta konsumsi domestik tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah selama ini mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak gejolak eksternal.
Salah satu faktor yang sangat menentukan terjaganya daya beli masyarakat adalah stabilitas harga energi. Energi memiliki efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah terus mencermati perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta kemampuan fiskal negara sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian harga BBM. Pemerintah tidak ingin setiap gejolak harga energi global langsung dibebankan kepada masyarakat karena stabilitas daya beli merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Ia juga menekankan bahwa kebijakan energi nasional diarahkan agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap energi dengan harga yang wajar sekaligus menjaga keberlanjutan sektor energi nasional. Dalam berbagai kesempatan, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat hilirisasi sektor energi dan sumber daya alam agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
Stabilitas harga energi kemudian diperkuat oleh kebijakan makroekonomi yang dijalankan secara konsisten. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa berbagai indikator ekonomi menunjukkan Indonesia berada pada jalur yang tepat. Inflasi yang tetap terkendali, sektor manufaktur yang kembali bertumbuh, serta surplus neraca perdagangan merupakan bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar stabilitas ekonomi dapat dipertahankan sekaligus mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional.
Haryo juga menekankan bahwa transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, percepatan digitalisasi, serta penguatan sektor produktif akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menjaga daya beli tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga, tetapi juga melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah memahami bahwa stabilitas ekonomi nasional harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian harga pangan menjadi salah satu prioritas utama karena komponen pangan memiliki kontribusi besar terhadap pengeluaran rumah tangga.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa pelaksanaan ribuan Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Program tersebut tidak hanya bertujuan menekan inflasi pangan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya menjelang hari-hari besar nasional. Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran distribusi serta kecukupan stok pangan nasional. Ia juga menilai bahwa penguatan cadangan pangan pemerintah dan optimalisasi distribusi menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi gejolak harga akibat perubahan musim maupun dinamika pasar global.
Berbagai program pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, percepatan investasi, serta penguatan perlindungan sosial tetap berjalan sebagai bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pencapaian angka-angka makroekonomi, tetapi juga berupaya memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui stabilitas harga, peningkatan lapangan kerja, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Di tengah tantangan global yang belum sepenuhnya mereda, konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas energi, mengendalikan inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus melangkah maju. Memaknai HUT RI ke-81 bukan hanya dengan mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga dengan memastikan setiap keluarga Indonesia dapat hidup lebih sejahtera melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Selama pemerintah mampu mempertahankan keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat, optimisme terhadap masa depan Indonesia akan tetap terjaga, dan kemerdekaan akan semakin bermakna karena benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
