JAYAPURA — Gelombang kritik terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terus menguat menyusul serangkaian aksi kekerasan yang menelan korban warga sipil di sejumlah wilayah Papua Pegunungan. Kalangan mahasiswa menilai tindakan kelompok bersenjata tersebut semakin jauh dari kepentingan rakyat dan justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih, Yuluku Wasiangge, menegaskan bahwa berbagai insiden yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya pergeseran arah perjuangan yang selama ini diklaim diperjuangkan oleh TPNPB-OPM.
“Sebagai mahasiswa Papua yang lahir dan tumbuh di tengah realitas sosial masyarakat Papua, saya memandang bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa perjuangan yang mereka klaim perjuangkan telah kehilangan arah dan semakin jauh dari kepentingan rakyat,” kata Yuluku kepada wartawan.
Pernyataan tersebut merujuk pada sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini. Salah satunya adalah penembakan terhadap warga sipil di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, saat Festival Budaya Lembah Baliem tengah berlangsung pada Sabtu (8/8/2026). Insiden yang diduga dilakukan oleh TPNPB Kodap III Ndugama Derakma itu terjadi sekitar pukul 12.50 WIT, hanya sekitar 500 meter dari pintu masuk lokasi festival.
Menurut Yuluku, tindakan kekerasan yang terjadi di sekitar perhelatan budaya terbesar di Papua tersebut telah mencederai rasa aman masyarakat dan merusak makna festival sebagai ruang perjumpaan budaya.
“Ketika kekerasan terjadi di sekitar lokasi festival, pesan yang muncul bukanlah tentang perjuangan, melainkan ancaman terhadap ruang hidup masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi,” ujarnya.
Selain insiden di Walesi, publik Papua juga masih menyoroti kasus eksekusi terhadap tiga warga sipil di Kabupaten Yahukimo pada Juli 2026. Ketiga korban dituduh sebagai agen intelijen militer oleh TPNPB Kodap XVI Yahukimo sebelum akhirnya dibunuh.
Tidak lama sebelumnya, pada 2 Juli 2026, kelompok yang sama juga dikaitkan dengan penembakan terhadap Kapten Nicholas F. Gosselin, pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menerbangkan pesawat perintis milik PT Associated Mission Aviation (AMA) di Bandara Balinggama, Distrik Sobaham, Yahukimo. Dalam peristiwa tersebut, pesawat PK-RCY turut dibakar.
Yuluku menilai rangkaian kejadian tersebut semakin memperkuat anggapan bahwa kelompok bersenjata telah kehilangan legitimasi moral di mata sebagian masyarakat Papua.
“Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa perjuangan yang mengatasnamakan rakyat semakin kehilangan pijakan moral. Sulit untuk menyebut tindakan yang menimbulkan korban sipil sebagai bagian dari perjuangan membela masyarakat. Sebaliknya, tindakan tersebut justru menciptakan penderitaan baru bagi rakyat yang diklaim sebagai pihak yang diperjuangkan,” katanya.
Karena itu, pihaknya menolak keberadaan kelompok bersenjata di lingkungan masyarakat sipil. Menurut dia, kehadiran kelompok bersenjata di kawasan permukiman hanya meningkatkan risiko konflik dan membahayakan warga.
“Kami juga menolak keberadaan kelompok bersenjata di lingkungan warga sipil. Kehadiran kelompok bersenjata di tengah pemukiman hanya akan meningkatkan risiko konflik dan menempatkan masyarakat sebagai tameng dalam situasi yang berbahaya. Warga Papua berhak hidup tenang tanpa bayang-bayang intimidasi, ancaman, maupun kekerasan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa konflik bersenjata yang terjadi di Papua tidak boleh menyeret masyarakat sipil sebagai korban.
Menurut Meki, perempuan dan anak-anak harus mendapatkan perlindungan penuh dari seluruh pihak yang terlibat dalam konflik. Ia mengingatkan bahwa keselamatan warga sipil merupakan prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam situasi apa pun.
“Kami mengutuk tindakan yang tidak presisi, di mana anak-anak dan perempuan menjadi korban,” ujar Meki Nawipa.
Meningkatnya kritik dari kalangan mahasiswa dan tokoh daerah menunjukkan semakin kuatnya tuntutan agar masyarakat sipil tidak lagi menjadi sasaran maupun terdampak dari aksi kekerasan bersenjata yang terus berulang di Tanah Papua.
