Oleh: Dwi Harsono *)
Menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu pilar yang berperan besar namun kerap kurang dipahami adalah peradilan militer. Sistem ini hadir sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin, profesionalisme, dan kehormatan prajurit. Dengan memberikan dukungan serta penghormatan terhadap peradilan militer, masyarakat turut berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan terhadap institusi pertahanan negara.
Praktisi hukum, Fransiscus Xaverius Tangkudung menegaskan bahwa penerapan proses hukum militer terhadap terduga pelaku penyiraman air keras merupakan langkah yang sah secara hukum dan patut dihormati oleh semua pihak. Menurutnya, dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme peradilan militer memiliki dasar hukum yang jelas ketika subjek hukum yang diduga terlibat merupakan anggota aktif militer. Karena itu, ia menilai polemik yang mempersoalkan forum peradilan justru berpotensi mengaburkan substansi utama, yakni penegakan hukum itu sendiri
Diketahui, peradilan militer dibangun untuk memastikan bahwa setiap anggota militer tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Sistem ini tidak berdiri untuk memberikan keistimewaan, melainkan untuk menjamin bahwa penegakan hukum berjalan sejalan dengan karakter tugas militer yang penuh tanggung jawab. Dukungan publik terhadap sistem ini menjadi sangat penting agar proses hukum dapat berlangsung dengan baik, adil, dan tetap menjaga stabilitas institusi.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan kepercayaan publik akan tumbuh ketika masyarakat melihat adanya komitmen kuat dari institusi militer dalam menegakkan hukum secara konsisten. Peradilan militer menjadi bukti bahwa setiap pelanggaran, siapa pun pelakunya, tetap diproses sesuai aturan. Dalam hal ini, dukungan masyarakat menjadi energi positif yang memperkuat semangat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan militer. Sikap percaya dan menghargai proses yang berjalan akan menciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknya keadilan.
Menghormati peradilan militer juga berarti memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Proses hukum yang berjalan membutuhkan ruang yang tenang, objektif, dan bebas dari tekanan. Ketika masyarakat menunjukkan sikap mendukung dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu akurat, maka proses peradilan dapat berlangsung dengan lebih optimal. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat hasil putusan yang berkeadilan.
Transparansi yang dijalankan oleh peradilan militer juga patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Keterbukaan informasi yang dilakukan secara proporsional menunjukkan bahwa institusi militer memiliki komitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas penegakan hukum. Dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah transparansi ini akan semakin memperkuat citra positif institusi di mata publik.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, meminta masyarakat tetap mempercayakan penegakan hukum kepada pemerintah. Ia menegaskan kasus penyiraman air keras tersebut sedang diproses secara serius dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sebagai bentuk tanggung jawab, jabatan kepala Badan Intelijen Strategis yang sebelumnya dipegang oleh Letjen TNI Yudi Abrimantyo telah diserahkan. Otto juga memahami adanya kekhawatiran publik terkait transparansi, terutama karena kasus ini melibatkan aparat militer. Namun, ia menegaskan Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keterbukaan.
Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah tersebut menunjukkan adanya komitmen nyata dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Penanganan kasus secara serius, disertai dengan tindakan tegas di internal institusi, menjadi sinyal bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum untuk diabaikan. Hal ini penting untuk dipahami sebagai bagian dari mekanisme korektif yang justru memperkuat institusi, bukan melemahkannya. Dukungan masyarakat terhadap proses ini akan semakin mempertegas bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, penting bagi publik untuk melihat proses hukum sebagai sebuah rangkaian yang membutuhkan waktu, ketelitian, dan kehati-hatian. Setiap tahapan yang dijalankan memiliki tujuan untuk memastikan keadilan benar-benar tercapai. Dengan memberikan kepercayaan kepada institusi yang berwenang, masyarakat turut berperan dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan hukum. Sikap ini sekaligus menjadi bentuk kedewasaan kolektif dalam menyikapi dinamika yang berkembang di ruang publik.
Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi terkait peradilan militer kepada masyarakat. Pemberitaan yang berimbang dan edukatif akan membantu membangun pemahaman yang lebih baik. Dalam konteks ini, dukungan terhadap peradilan militer juga dapat diwujudkan dengan menyebarkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Kolaborasi antara media, masyarakat, dan institusi militer menjadi kunci dalam menciptakan persepsi publik yang konstruktif.
Selain itu, peningkatan literasi hukum di masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung peradilan militer. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat melihat bahwa setiap proses hukum memiliki tahapan yang harus dihormati. Dukungan dalam bentuk pemahaman ini akan memperkuat kepercayaan serta mengurangi potensi kesalahpahaman. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga bagian dari ekosistem hukum yang sehat.
Pada akhirnya, menjaga kepercayaan publik melalui penghormatan terhadap peradilan militer adalah tanggung jawab bersama. Dukungan yang diberikan masyarakat menjadi cerminan kedewasaan dalam bernegara serta komitmen terhadap tegaknya hukum. Dengan semangat saling percaya dan menghormati, peradilan militer dapat terus menjalankan perannya secara optimal, sekaligus memperkuat fondasi keadilan dan keutuhan bangsa.
*) Penulis merupakan Pengamat Hukum dan Keamanan
