Jakarta – Pemerintah bergerak cepat dalam merespons tantangan dunia industri yang berdampak pada meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dari hulu ke hilir.
Dalam keterangannya, Yassierli menjelaskan bahwa Satgas PHK akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pendekatan yang komprehensif.
“Sesuai dengan diskusi dan harapan dari beberapa kementerian yang lain, kami menginginkan Satgas PHK ini tidak hanya di hilir, tapi juga hulu. Sehingga diskusi dan rancangan yang kita buat terintegrasi, melibatkan lintas kementerian dan koordinasi,” ujar Yassierli.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja serta keberlanjutan sektor industri nasional.
Menurut Yassierli, Satgas ini akan menjadi forum koordinasi antar instansi yang bertujuan menyelesaikan akar persoalan yang selama ini kerap menjadi pemicu gelombang PHK.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza menilai bahwa pemerintah terus mengantisipasi potensi lonjakan PHK, meskipun sejumlah indikator saat ini menunjukkan tren positif.
“Pergerakan investasi ke Indonesia belakangan ini justru kembali positif. Beberapa sektor seperti industri pengolahan dan pertambangan mulai menunjukkan geliat yang baik,” ungkap Faisol.
Ia menambahkan, dengan tren tersebut, dirinya yakin bahwa angka PHK akan mampu ditekan.
Untuk memperkuat ketahanan industri dalam menghadapi tekanan global, dukungan dari sektor keuangan juga terus diperkuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) misalnya, kini fokus memperkuat pembiayaan berkelanjutan, khususnya pada sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang menghadapi tantangan serius akibat kompetisi global dan dinamika pasar.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem industri TPT yang tangguh.
“Industri TPT nasional memiliki potensi besar, baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti biaya logistik dan konsentrasi pasar ekspor masih menjadi perhatian utama yang tengah ditangani secara komprehensif,” terang Dian.
Ia menambahkan bahwa solusi yang ditawarkan melalui pendekatan Indonesia Incorporated dapat menjadi jalan keluar dari berbagai hambatan yang dihadapi pelaku industri. Dalam pendekatan ini, sinergi antara pemerintah, BUMN, perbankan, dan pelaku industri menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat menjaga stabilitas sektor industri nasional dan meminimalkan dampak sosial ekonomi akibat PHK. Koordinasi yang kuat antar lembaga serta respons kebijakan yang cepat menjadi kunci dalam menjaga daya saing industri Indonesia di tengah ketidakpastian global. [-red]
