Oleh: Sigi Maladewa )*
Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam nasional demi mewujudkan swasembada energi. Komitmen ini tidak hanya menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, tetapi juga merupakan manifestasi dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan energi yang mandiri dan berdaya saing global. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyampaikan bahwa kekayaan energi Indonesia yang luar biasa, baik dari sumber daya mineral maupun energi terbarukan perlu dikelola dengan teknologi modern dan kolaborasi yang solid di berbagai sektor.
Keyakinan pemerintah terhadap masa depan energi nasional bukanlah semata retorika. Berbagai data dan kajian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki cadangan energi yang sangat besar. Dalam forum industri energi seperti Indonesian Petroleum Association Convention (IPA Convex) 2025, Presiden menegaskan bahwa sumber energi dari geothermal, hydro, angin, dan gelombang laut merupakan aset penting yang perlu diolah secara maksimal. Lebih dari itu, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga kembali menjadi salah satu penyuplai energi global.
Pendekatan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita ini sangat terstruktur. Tidak hanya menekankan pada eksplorasi dan produksi, Presiden mendorong agar seluruh pemangku kepentingan melakukan pembaruan melalui teknologi terkini. Kolaborasi lintas sektor dan integrasi dengan pelaku industri, baik nasional maupun internasional, menjadi bagian dari strategi besar untuk membangun ekosistem energi yang tangguh dan efisien.
Langkah konkret turut diperlihatkan oleh PT PLN (Persero) yang berperan aktif dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan gas domestik. Dalam gelaran IPA Convex 2025, PLN Group menandatangani lima kesepakatan strategis dengan berbagai pelaku industri minyak dan gas. Inisiatif ini merupakan upaya memperkuat ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor dan meningkatkan efisiensi pembangkit listrik melalui gas alam dari dalam negeri.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut mencerminkan komitmen kuat PLN terhadap pencapaian swasembada energi. Menurutnya, pemanfaatan gas domestik tak hanya menjadi strategi teknis, tetapi juga upaya mendasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja. Ia menekankan bahwa pembangunan sektor energi tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi antarpemangku kepentingan, termasuk dalam hal investasi, regulasi, dan teknologi.
Di antara kesepakatan yang diteken, terdapat rencana pemanfaatan LNG dari proyek Abadi LNG oleh kontraktor Masela PSC yang terdiri atas INPEX Masela Ltd., PT Pertamina Hulu Energi Masela, dan Petronas Masela Sdn. Bhd. Selain itu, empat kesepakatan lainnya dilakukan oleh subholding PLN Energi Primer Indonesia dengan para kontraktor hulu migas, termasuk pasokan gas sebesar 12 MMSCFD dari PT Pertamina EP untuk PLTGU Muara Tawar serta pasokan 5 MMSCFD bagi PLTGU Tanjung Batu. Ini menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah serius dalam membangun fondasi energi dari sumber domestik.
Namun, di balik potensi besar itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal keseimbangan antara kebutuhan dan produksi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai 580 ribu barel per hari, sementara kebutuhan domestik mencapai 1,6 juta barel per hari. Perbedaan signifikan ini menjadikan Indonesia sebagai pengimpor utama minyak bumi dengan nilai mencapai 35 hingga 40 miliar dolar AS per tahun. Beban ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi menuju energi yang bersumber dari dalam negeri.
Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada aspek efisiensi fiskal negara. Ia menyadari bahwa pengeluaran untuk impor energi secara terus-menerus dapat menghambat pembangunan di sektor lain. Oleh karena itu, penguatan sektor energi domestik bukan hanya isu ketahanan energi, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaulat. Pengelolaan potensi energi secara mandiri diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menurunkan ketergantungan pada pasar global yang fluktuatif dan tidak selalu menguntungkan negara berkembang seperti Indonesia.
Pemerintah pun menyadari bahwa transisi energi tidak hanya soal mengganti sumber energi konvensional dengan yang terbarukan. Transisi ini membutuhkan pembentukan ekosistem baru yang mencakup teknologi bersih, kebijakan yang progresif, investasi yang kompetitif, serta sinergi dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Dalam konteks inilah, inisiatif-inisiatif yang difasilitasi oleh pemerintah dan dijalankan oleh BUMN seperti PLN menjadi contoh nyata dari semangat kolaboratif menuju kemandirian energi.
Dengan fondasi sumber daya alam yang melimpah dan arah kebijakan yang jelas, Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk mencapai cita-cita swasembada energi. Pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan potensi nasional, dan sektor industri merespons dengan langkah konkret. Jika sinergi ini terus diperkuat, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Indonesia tidak hanya akan mampu mencukupi kebutuhan energinya secara mandiri, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan energi terkemuka di dunia.
)* Pengamat Kebijakan Publik
