Oleh: Rivka Mayangsari*)
Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang semakin berpihak pada kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah nyata yang kini menjadi sorotan adalah percepatan program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah menilai bahwa sektor perumahan bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya percepatan pembangunan dan penyaluran pembiayaan rumah rakyat yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Ia menyatakan bahwa langkah ini harus dimaksimalkan pada triwulan terakhir tahun 2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif. Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor pendukung, mulai dari industri bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, hingga jasa keuangan dan logistik.
Menkeu juga mengungkapkan harapannya agar perekonomian nasional dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kondisi saat ini. Ia menilai bahwa percepatan realisasi pembiayaan perumahan menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam menjaga daya dorong ekonomi di kuartal IV tahun 2025. Menurutnya, pembangunan rumah bersubsidi bukan hanya soal penyediaan tempat tinggal, tetapi juga cara efektif menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat di berbagai wilayah.
Untuk mempercepat pelaksanaan program ini, Purbaya menjelaskan bahwa BP Tapera akan melakukan koordinasi dengan para pengembang perumahan guna memetakan kembali potensi permintaan rumah yang belum terpenuhi sepanjang tahun berjalan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan distribusi pembangunan rumah subsidi lebih merata di seluruh daerah, sehingga manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di lapisan terbawah.
Upaya pemerintah pusat itu mendapat sambutan positif dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kediri. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan yang digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia menilai bahwa program ini merupakan bagian penting dari cita-cita nasional untuk membangun “3 juta rumah” bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hanindhito, yang akrab disapa Mas Dhito, menjelaskan bahwa inisiatif pemerintah pusat ini memiliki arti besar bagi masyarakat menengah ke bawah yang belum memiliki tempat tinggal. Menurutnya, rumah adalah kebutuhan dasar sekaligus simbol kemandirian ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan memastikan kemudahan perizinan dan ketersediaan infrastruktur pendukung di kawasan perumahan.
Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan pengembang perumahan disebut berjalan baik dan produktif. Berkat sinergi tersebut, pembangunan perumahan MBR bersubsidi di wilayah Kediri meningkat pesat dalam satu tahun terakhir. Proyek-proyek perumahan kini tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai menjangkau kecamatan-kecamatan lain di pedesaan. Pemerataan ini menjadi bukti bahwa program pemerintah benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Mas Dhito juga menegaskan rencananya untuk memperluas sosialisasi program KUR Perumahan kepada kelompok masyarakat lain, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang belum memiliki rumah pribadi. Ia menyebut bahwa dukungan lintas sektor menjadi kunci sukses pelaksanaan program ini, di mana pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta bekerja bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau.
Selain menciptakan efek ekonomi secara langsung, program rumah subsidi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah diyakini mampu memperbaiki kondisi sosial, kesehatan, dan produktivitas kerja. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya rumah yang layak, masyarakat dapat hidup lebih sejahtera, stabil, dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.
Secara makro, sektor perumahan memiliki potensi besar sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan rumah subsidi menggerakkan rantai pasok industri bahan bangunan, memperluas kesempatan kerja di sektor konstruksi, dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Ketika daya beli meningkat, perputaran ekonomi di tingkat lokal pun ikut tumbuh, menciptakan siklus produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Pemerintah pusat juga menegaskan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan program ini agar tepat sasaran. Melalui sistem pengawasan terintegrasi, BP Tapera dan Kementerian PKP akan memastikan setiap unit rumah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak. Transparansi dan efisiensi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program ini, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah terus terjaga.
Kebijakan percepatan pembangunan rumah bersubsidi yang dicanangkan pemerintah bukan sekadar program sosial, tetapi juga strategi ekonomi yang berdampak luas. Dengan memadukan kebijakan fiskal yang responsif dan kerja sama lintas sektor, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2025. Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya fokus pada pembangunan besar di pusat, tetapi juga memastikan denyut ekonomi daerah terus bergerak melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Melalui program rumah subsidi, pemerintah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bukan hanya slogan, melainkan hasil nyata dari sinergi antara kebijakan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat di akar rumput.
*) Pemerhati Ekonomi
