Oleh: Irfan Nurmaji)*
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu terobosan besar yang kini sedang diwujudkan adalah pendirian Sekolah Rakyat, sebagai solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi kendala ekonomi dalam menempuh pendidikan.
Program Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Dengan pendekatan berbasis asrama atau boarding school, sekolah ini tidak hanya menghilangkan beban biaya pendidikan, tetapi juga memberikan fasilitas penuh bagi peserta didik untuk belajar secara intensif dan terstruktur.
Sebanyak 100 Sekolah Rakyat direncanakan akan dibangun secara bertahap di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pembangunan ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan pendidikan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa.
Untuk memastikan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat tetap unggul, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Guru Penggerak (GKTPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan bahwa guru-guru yang akan mengajar merupakan lulusan terbaik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mereka akan direkrut sebagai guru ASN dengan skema PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Sebanyak 1.514 guru ASN disiapkan untuk mengisi kebutuhan tenaga pengajar di 100 Sekolah Rakyat tahap awal. Sumber daya manusia ini dipilih secara ketat dari 59 ribu lulusan PPG fresh graduate, menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun sekolah, tetapi juga berfokus pada kualitas pendidikannya.
Dirjen Nunuk Suryani menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya menyiapkan guru dan kepala sekolah, tetapi juga kurikulum khusus yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat. Kurikulum ini dirancang adaptif, kontekstual, dan berfokus pada penguatan karakter serta kompetensi abad 21, termasuk literasi digital dan keterampilan hidup.
Sementara itu, proses seleksi kepala sekolah telah dilakukan lebih awal, dengan melibatkan guru-guru ASN yang sudah memiliki pengalaman dan rekam jejak kepemimpinan di sekolah reguler. Ini merupakan langkah strategis agar Sekolah Rakyat memiliki manajemen yang kuat sejak awal operasional.
Langkah nyata pemerintah juga terlihat dari kesiapan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai lokasi awal Sekolah Rakyat. Salah satu contoh sukses adalah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yang dinilai sangat siap dalam memulai implementasi program ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, baru-baru ini meninjau langsung lokasi Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng. Pihaknya menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap kesiapan Pemerintah Kabupaten dan seluruh unsur Forkopimda yang mendukung penuh pembangunan ini.
Robben Rico mengatakan bahwa lahan untuk pembangunan sekolah telah clear secara administrasi dan legalitas. Dengan sertifikat tanah yang sudah lengkap, proses pembangunan tinggal menunggu sinkronisasi perencanaan dengan Kementerian PUPR.
Tak hanya itu, Robben Rico menegaskan bahwa Sekolah Rakyat di Soppeng akan menjadi pionir dan percontohan bagi daerah lain. Targetnya, sekolah tersebut dapat mulai berjalan pada September tahun ini atau paling lambat di awal tahun depan.
Kementerian Sosial telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN-RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempercepat proses rekrutmen dan penempatan tenaga pendidik di sekolah-sekolah rakyat.
Dukungan dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan sinergi yang positif dalam mewujudkan cita-cita pendidikan inklusif di Indonesia.
Menurut Robben Rico, Kabupaten Soppeng merupakan contoh daerah yang kompak dan responsif dalam menyambut inisiatif pemerintah pusat. Dukungan ini akan menjadi faktor pembeda yang mempercepat realisasi pembangunan sekolah rakyat di wilayah tersebut.
Program Sekolah Rakyat juga menyasar wilayah lain di Sulawesi Selatan, seperti Kota Makassar, Kabupaten Wajo, dan Bone. Rencana ekspansi ini menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar pilot project, tetapi sebuah gerakan nasional yang akan menjangkau seluruh penjuru negeri.
Selain pendidikan formal, Sekolah Rakyat dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, disiplin, dan empati sosial. Peserta didik akan tinggal dalam lingkungan asrama yang mendukung pembentukan karakter positif sejak dini.
Infrastruktur dan sarana penunjang seperti ruang kelas, laboratorium, tempat ibadah, dan asrama akan dibangun dengan standar nasional. Hal ini menjadi komitmen pemerintah untuk memberikan pengalaman belajar yang setara dengan sekolah unggulan lainnya.
Dengan pendekatan holistik ini, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan pendidikan yang selama ini menjadi perhatian. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa, tetapi hak setiap anak bangsa tanpa terkecuali.
Keberadaan guru ASN dari lulusan PPG fresh graduate menambah optimisme. Mereka dikenal memiliki semangat tinggi, idealisme kuat, dan telah mendapatkan pembekalan profesionalisme yang matang melalui pelatihan intensif.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi juga membangun harapan dan masa depan generasi muda. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM unggul yang siap bersaing di era global.
Dengan segala upaya dan koordinasi lintas kementerian dan daerah, Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa pemerintah serius menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang ekonomi siswa. Masa depan pendidikan Indonesia tampak semakin cerah.
)* Penulis adalah mahasiswa Makassar tinggal di Jakarta
