Oleh: Riki Alamsyah )*
Menjelang Idulfitri 2025, pemerintah semakin memperketat pengawasan terhadap minyak goreng Minyakita. Langkah ini diambil untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan konsumen. Kementerian Perdagangan menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan dalam proses distribusi dan produksi Minyakita, mulai dari pengurangan volume hingga perizinan yang tidak lengkap.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 66 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang terbukti menyalahi aturan, termasuk penyegelan pabrik yang tidak memenuhi standar. Salah satu perusahaan yang disegel adalah PT NNI di Tangerang, yang diketahui memproduksi Minyakita dengan volume kurang dari 1 liter. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa botol Minyakita dari pabrik ini hanya berisi 750 ml, yang jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah juga mengawasi kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT AEGA. Perusahaan ini diketahui menjual lisensi Minyakita kepada dua perusahaan di Rajeg dan Pasar Kemis, Tangerang, dengan biaya Rp12 juta per bulan. Praktik ini dinilai menyalahi aturan distribusi, sehingga ketiga perusahaan tersebut telah dilarang beroperasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada perusahaan yang dapat memanfaatkan skema Minyakita untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan konsumen.
Pengawasan lebih ketat ini dilakukan untuk menghindari praktik serupa yang dapat terjadi di masa mendatang. Kementerian Perdagangan bersama Polri terus melakukan pemantauan ketat agar tidak ada lagi pihak yang mencoba melakukan kecurangan. Pemerintah mengimbau para produsen dan distributor untuk mematuhi regulasi, mengingat kebutuhan minyak goreng meningkat menjelang Lebaran.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan Minyakita tidak akan ditoleransi. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat marah atas kasus-kasus kecurangan ini. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan mengurangi isi minyak goreng atau menjualnya dengan harga lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Sudaryono mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang dilaporkan ke kepolisian dan kasusnya sedang diproses.
Di Solo, Jawa Tengah, pemerintah juga menemukan dua perusahaan lain yang diduga melakukan praktik serupa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang bermain-main dengan kepentingan rakyat. Pemerintah tidak akan membiarkan pelaku usaha mengurangi volume atau kualitas Minyakita hanya demi keuntungan sesaat.
Pemerintah juga memastikan bahwa siapa pun yang melanggar hukum akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Presiden menekankan bahwa tidak ada satu pun orang yang kebal hukum di Indonesia. Dengan penegakan hukum yang ketat, diharapkan ada efek jera bagi para pelaku usaha agar tidak mengulangi pelanggaran yang merugikan rakyat.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Perdagangan telah mengambil kebijakan untuk menarik seluruh produk Minyakita yang tidak memenuhi ketentuan dari pasaran. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang, menyampaikan bahwa kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap pelanggaran dapat dikenai sanksi, termasuk penarikan produk dari distribusi.
Penarikan produk dilakukan secara bertahap. Produsen yang terbukti melanggar aturan akan menerima dua kali teguran tertulis dalam jangka waktu tujuh hari kerja. Jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada perbaikan, pemerintah akan mengambil tindakan lebih lanjut, seperti penghentian sementara penjualan, penutupan gudang penyimpanan, hingga pencabutan izin usaha.
Selain melanggar aturan perdagangan, manipulasi isi dan ukuran produk juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perusahaan yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi pidana hingga lima tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap konsumen mendapatkan haknya dengan membeli produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah terus melakukan inspeksi mendadak di berbagai wilayah untuk memastikan bahwa produk Minyakita yang beredar sesuai dengan regulasi. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang menjual Minyakita dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET). Meski di kemasan tertera harga Rp15.700 per liter, beberapa pengecer diketahui menjualnya dengan harga Rp18.000.
Pemerintah mengingatkan bahwa harga Minyakita sudah ditentukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, distributor dan pengecer yang menjualnya di atas harga yang ditetapkan akan dikenai sanksi tegas.
Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat dalam kasus Minyakita ini menjadi bukti nyata bahwa perlindungan konsumen adalah prioritas utama. Dengan pengawasan ketat, regulasi yang jelas, serta penegakan hukum yang tegas, diharapkan tidak ada lagi praktik curang dalam distribusi Minyakita. Pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan bahwa minyak goreng tersedia dengan harga yang wajar dan kualitas yang sesuai standar.
Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan jika menemukan kejanggalan terkait distribusi atau harga Minyakita. Dengan keterlibatan semua pihak, pengawasan terhadap produk kebutuhan pokok ini akan semakin efektif.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Dengan ketegasan dalam menindak pelanggar, diharapkan tidak ada lagi pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan merugikan rakyat. Pengawasan akan terus dilakukan secara berkala agar Minyakita tetap menjadi produk yang dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
)* Pengamat Kebijakan Publik
