Penguatan Pondasi Fiskal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh : Adi Hertanto )*

Stabilitas dan ketahanan fiskal merupakan fondasi utama bagi sebuah negara dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia menunjukkan langkah tegas dalam memperkuat pondasi fiskal sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan ini tidak hanya sebatas pada upaya menekan defisit dan menjaga rasio utang, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh negara mampu memberikan dampak produktif terhadap masyarakat.

Selama beberapa tahun terakhir, arah kebijakan fiskal Indonesia difokuskan pada transformasi struktural ekonomi. Pendekatan ini terlihat dari bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan hilirisasi industri. Langkah-langkah tersebut bukan hanya untuk memperkuat daya saing nasional, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diterapkan diarahkan agar mampu menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kebijakan fiskal Indonesia mulai bergerak dengan gaya yang bisa disebut “akrobatik”, bukan dalam arti sembrono, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan di tengah tekanan yang saling bertentangan: kebutuhan pertumbuhan, tuntutan stabilitas, dan batas kemampuan fiskal negara.

Selain itu, strategi peningkatan penerimaan negara juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pondasi fiskal. Reformasi perpajakan terus digencarkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan efisien. Melalui penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan optimalisasi digitalisasi sistem pajak, pemerintah berupaya memperluas basis pajak tanpa membebani pelaku usaha. Di sisi lain, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi ini. Pendekatan berbasis teknologi dan pelayanan publik yang ramah diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas fiskal negara.

Kebijakan fiskal yang kuat juga tercermin dari bagaimana pemerintah mampu menjaga disiplin anggaran di tengah berbagai tekanan. Pasca pandemi, Indonesia berhasil menurunkan defisit APBN secara bertahap, tanpa mengorbankan belanja produktif yang menyentuh sektor-sektor prioritas. Langkah ini menunjukkan ketegasan arah kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan ekonomi jangka panjang yang kokoh. Pengelolaan utang pun dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kemampuan bayar. Dengan rasio utang terhadap PDB yang tetap terjaga di bawah batas aman, Indonesia memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi berbagai risiko global di masa depan.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Muhammad Gumarang mengatakan bahwa langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menertibkan dana pemerintah daerah yang disimpan dalam bentuk deposito di bank daerah merupakan kebijakan tepat dan berani. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memperkuat disiplin fiskal sekaligus mendorong optimalisasi penyerapan anggaran di daerah.

Dalam konteks pembangunan nasional, penguatan pondasi fiskal berperan penting sebagai motor penggerak berbagai program prioritas pemerintah. Misalnya, program hilirisasi industri, ketahanan pangan, transisi energi hijau, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal semuanya membutuhkan dukungan fiskal yang kuat dan berkelanjutan. Tanpa perencanaan fiskal yang matang, program-program tersebut sulit mencapai dampak optimal. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya efisiensi belanja dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memperkuat aspek makro, pemerintah juga memperhatikan dimensi sosial dari kebijakan fiskal. Melalui berbagai program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi energi yang tepat sasaran, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, kebijakan fiskal menjadi instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan yang menjadi dasar dari visi Indonesia Maju. Fiskal yang sehat bukan hanya tentang angka dan keseimbangan neraca, tetapi tentang kemampuan negara melindungi rakyatnya dari guncangan ekonomi dan memastikan setiap warga mendapatkan kesempatan untuk tumbuh.

Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan fiskal. Penguatan koordinasi fiskal dan desentralisasi anggaran yang efisien akan mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan dana transfer dengan lebih produktif, melalui inovasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan aset yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat arah kebijakan yang sedang dijalankan, masa depan ekonomi Indonesia tampak semakin menjanjikan. Fondasi fiskal yang kokoh menjadi penopang utama bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5 persen, bahkan lebih tinggi dalam jangka menengah. Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan berorientasi pembangunan, Indonesia mampu menjaga kepercayaan investor, menekan ketergantungan pada utang luar negeri, dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, penguatan pondasi fiskal bukan sekadar upaya teknokratis di ruang kebijakan, melainkan bagian dari strategi besar untuk meneguhkan kedaulatan ekonomi bangsa. Ketika fiskal negara dikelola dengan bijak, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat, maka pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi jalan nyata menuju kesejahteraan bersama. Pemerintah telah menapaki arah yang tepat, membangun fiskal yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan sebagai modal dasar menuju Indonesia Emas 2045.

)* Pengamat Ekonomi Kerakyatan tinggal di Yogyakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *