Oleh: Aisyah Safira Zahrana)*
Bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh telah menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang masif memutus akses logistik, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat, sehingga memperparah kondisi pascabencana yang sudah sulit. Dalam situasi seperti ini, pemulihan infrastruktur bukan sekadar pekerjaan teknik sipil biasa, tetapi juga menjadi medan penting bagi pemerintah untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik dan narasi separatis, sekaligus mendukung stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Sejak banjir dan longsor merusak sejumlah ruas jalan nasional di Aceh, termasuk jaringan lintas utama seperti Lintas Timur, Lintas Barat, dan Lintas Tengah, pemerintah Republik Indonesia telah bergerak cepat dengan mengerahkan berbagai sumber daya untuk membuka kembali akses yang terputus dan memulihkan konektivitas jalan serta jembatan. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mengerahkan puluhan unit alat berat untuk menangani kerusakan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi yang memutus akses jalan nasional di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Adapun Kepala Satker PJN Wilayah 3, Azis mengatakan pengerjaan saat ini difokuskan pada pembersihan material longsor dan perbaikan badan jalan yang terputus. Setelah penanganan di Lampahan selesai, tim akan segera bergeser untuk melakukan pemasangan box culvert dan penimbunan di Jamur Ujung pada awal Januari. Jembatan Jamur Ujung yang saat ini masih terputus ditargetkan kembali fungsional pada 15 Januari 2026.
Tidak kalah penting adalah peran institusi penegak hukum dan militer yang turut mendukung pembukaan kembali akses ini melalui penyediaan jembatan sementara dan bantuan logistik. Satuan tugas dari Polri dan TNI dikerahkan bersama alat berat untuk membersihkan akses yang terhambat dan membangun jembatan sementara guna menghubungkan kembali masyarakat yang terisolasi. Peran mereka mempercepat respon darurat dan memunculkan rasa aman serta kehadiran negara di tengah masyarakat yang tengah berduka akibat bencana.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi, Dedi Prasetyo memastikan bahwa Polri terus mempercepat pemulihan infrastruktur maupun kebutuhan dasar masyarakat pascabanjir di wilayah utara Sumatera. Komjen Dedi melakukan pemantauan langsung perkembangan pemulihan bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kunjungan itu, ia turut menyerahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis kepada warga terdampak.
Dengan hampir 92,5 persen jalan nasional di wilayah Sumatra, termasuk Aceh, kembali fungsional dan pulih, serta mayoritas jembatan telah direhabilitasi, pemerintah dapat fokus pada tahap rehabilitasi lanjutan yang lebih permanen. Upaya ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap mobilitas dan kegiatan ekonomi, tetapi juga menciptakan keyakinan masyarakat akan komitmen negara dalam menghadapi krisis secara langsung dan efektif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk terus mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat penanganan pascabencana.
Dalam konteks Aceh, rehabilitasi pascabencana memiliki lapisan makna yang lebih dalam dibanding sekadar perbaikan fisik. Aceh memiliki sejarah panjang konflik separatis yang dipimpin oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung selama hampir tiga dekade. Konflik tersebut meninggalkan jejak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat dan narasi separatis sempat berkembang dalam beberapa dekade terakhir sebagai bagian dari identitas politik tertentu.
Narasi separatis sering kali muncul dalam bentuk penguatan identitas lokal yang terpisah dari pengaruh pemerintah pusat, menyuarakan ketidakpuasan atas pemerataan pembangunan dan distribusi sumber daya. Dalam situasi pascabencana, kekosongan atau lambatnya respons terhadap kebutuhan dasar masyarakat berpotensi dimanfaatkan oleh narasi-narasi semacam ini untuk memperkuat sentimen anti-pemerintah atau meremehkan kapasitas negara dalam menangani krisis.
Pemerintah menyadari risiko tersebut, sehingga percepatan pemulihan infrastruktur menjadi strategi penting untuk menunjukkan respons cepat dan efektif terhadap krisis yang berdampak pada Aceh dan wilayah lainnya. Dengan memulihkan infrastrukturnya secara cepat, pemerintah tidak hanya memulihkan akses dan fungsi ekonomi, tetapi juga menegaskan kehadiran negara dalam setiap aspek kehidupan masyarakat pascabencana, menolak kekosongan naratif yang dapat diisi oleh kelompok yang mencoba memanfaatkan situasi untuk tujuan politiknya.
Lebih jauh lagi, proses rehabilitasi jalan dan jembatan juga membuka ruang bagi kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Pemerintah Aceh, bersama instansi pusat dan lembaga non-pemerintah, melakukan validasi data kerusakan jalan, jembatan, rumah, dan fasilitas umum lainnya sebagai dasar utama perencanaan rehabilitasi lanjutan. Koordinasi tersebut memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan, sehingga memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap hasil pembangunan.
Dengan demikian, percepatan rehabilitasi jalan dan jembatan pascabanjir di Aceh adalah bukan hanya tentang membuka kembali jalur transportasi yang rusak, tetapi juga tentang merekatkan hubungan antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat. Di saat yang sama, rehabilitasi ini menunjukkan arah baru bagi Aceh dalam kerangka integrasi nasional yang lebih kuat melalui pemulihan yang adil, efektif, dan berkesinambungan. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya mengembalikan fungsi fisik infrastruktur, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam menguatkan narasi persatuan, pemerataan, dan pembangunan inklusif di Nusantara.
*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau
