Oleh: Loa Murib
Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui berbagai program strategis yang menyentuh langsung aspek kehidupan dasar. Salah satu inisiatif penting yang kini mulai berjalan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah langkah nyata dalam memperkuat ketahanan sumber daya manusia sejak usia dini, khususnya anak-anak. Program ini menjadi bukti nyata bahwa perhatian pemerintah terhadap Papua tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia yang holistik dan berkelanjutan.
Tokoh masyarakat Papua, Esau Tegai, memandang MBG sebagai sebuah kebijakan strategis yang akan membawa dampak jangka panjang bagi kualitas generasi muda Papua. Ia menilai, kebijakan ini merupakan jawaban atas tantangan serius yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Papua, terutama terkait permasalahan gizi yang masih tinggi di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedalaman. Ketika anak-anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, maka tumbuh kembang mereka—baik secara fisik maupun kognitif—akan terganggu. Padahal, generasi muda inilah yang akan menjadi fondasi masa depan Papua.
Peluncuran program MBG juga menjadi langkah penting dalam mendukung cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dalam visi tersebut, Indonesia berambisi menjadi negara maju dengan kualitas SDM yang unggul, produktif, dan mampu bersaing di panggung global. Dalam konteks Papua, MBG adalah titik awal pemerataan pembangunan manusia yang telah lama dinantikan. Program ini menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh lagi bersifat parsial atau terpusat hanya di kota-kota besar. Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan akses yang sama dalam membangun masa depannya.
Implementasi program MBG di Papua, khususnya di Kabupaten Teluk Wondama, menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antarlembaga pemerintah dan masyarakat bisa menghasilkan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan. Bupati Teluk Wondama, Elisa Auri, menegaskan komitmennya untuk menjalankan program ini secara optimal di wilayahnya. Sebanyak 4.900 pelajar dari jenjang PAUD hingga SMK akan menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan MBG tahap pertama yang dimulai pada Juni hingga Oktober 2025. Ini bukan angka kecil, dan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa generasi muda mendapatkan hak dasar mereka atas gizi yang baik.
Pelaksanaan MBG di Teluk Wondama juga dirancang agar tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan pelajar, tetapi juga memberikan multiplier effect terhadap roda ekonomi lokal. Pemerintah melibatkan masyarakat dalam seluruh rangkaian pelaksanaan program mulai pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengolahan makanan. Setiap kampung diberdayakan melalui pengadaan bahan pokok lokal seperti ikan dan hasil kebun. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat kampung. Uang yang beredar dari program ini tetap berada di dalam wilayah Wondama, membentuk ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan memberdayakan.
Dalam pelaksanaannya, MBG di Teluk Wondama memanfaatkan empat dapur utama, termasuk dapur berjalan yang menjangkau wilayah kepulauan dan kampung-kampung terpencil. Bahkan, dapur satelit akan didirikan di beberapa distrik tambahan agar distribusi makanan bergizi tetap optimal di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Upaya ini menunjukkan bahwa tidak ada kompromi dalam memastikan bahwa seluruh anak Papua, di manapun mereka berada, dapat menikmati manfaat dari program ini.
Perlu dicatat bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, pemuka agama, komunitas lokal, hingga sektor swasta harus berjalan seiring dalam mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan. Esau Tegai menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak terhenti di tengah jalan. Dalam perspektifnya, keberhasilan program MBG akan menjadi tonggak awal dari berbagai inisiatif pembangunan manusia yang lebih luas dan berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.
Kunci utama dari program ini terletak pada keberlanjutan dan penguatan tata kelola yang baik. Program MBG harus dipastikan berjalan dalam jangka panjang, dan tidak hanya bersifat seremonial atau sementara. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaannya. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat akan menjadi fondasi kuat dalam membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap kesuksesan program ini.
Lebih jauh, MBG juga menjadi simbol pengakuan negara terhadap hak-hak dasar anak Papua. Dalam konteks pembangunan inklusif dan berkeadilan, memastikan anak-anak Papua mendapatkan akses makanan bergizi adalah langkah konkret dalam memperkecil kesenjangan sosial yang masih terjadi di kawasan timur Indonesia
Melalui MBG, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan Papua tidak lagi didekati dengan pendekatan top-down, tetapi melalui pemberdayaan akar rumput dan penguatan komunitas lokal. Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, MBG diharapkan menjadi fondasi awal yang akan melahirkan anak-anak Papua yang sehat, cerdas, dan siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Ini adalah bentuk nyata dari kehadiran negara yang menjunjung tinggi martabat dan masa depan setiap anak bangsa, tanpa terkecuali.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya
[edRW]
