Penyitaan Hotel Aruss Semarang Bukti Komitmen Penindakan terhadap Judi Online
Semarang – Hotel Aruss Semarang menjadi pusat perhatian setelah Bareskrim Polri menyita bangunan tersebut. Hotel ini diduga dibangun menggunakan dana…
Nasional
Continue reading
Mengapresiasi Aparat Keamanan Sita Aset TPPU Judi Online
Oleh: Karmila Asri )* Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia menyita Hotel Arrus di Semarang Jawa Tengah terkait Tindak Pidana Pencucian…
Pemerintah Berantas Judi Online: Langkah Konkret Menuju Masyarakat yang Lebih Sehat
*) Oleh: Andi Mahesa Perjudian online telah menjadi salah satu masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi…
Penguatan UMKM Jaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tetap Kokoh
Oleh: Feronika Jasin)* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak…
Hilirisasi dan Penguatan UMKM: Langkah Strategis Percepat Pemerataan Ekonomi Nasional
Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan momen krusial bagi perekonomian Indonesia….
Pembatalan PPN 12 Persen Jadi Hadiah Tahun Baru untuk Masyarakat Indonesia
Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang sebelumnya direncanakan pada…
Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat
Oleh Dania Wiastika )* Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang mewah dan produk jasa tertentu yang…
Cooling System: Strategi Ampuh Ciptakan Pilkada Damai dan Kondusif
Jakarta Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 telah diselenggarakan di berbagai daerah dengan aman dan damai. Salah satu kunci…
Masyarakat Harus Dukung Proses Sidang Sengketa Pilkada di MK
Oleh: Putera Marasabessy* Mahkamah Konstitusi (MK) siap memulai proses sidang sengketa perselisihan hasil Pilkada (PHP) 2024 pada 8 Januari 2025….
Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Komitmen Pemerintah Hormati Proses Hukum di MK
Jakarta Pemerintah menunda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 hingga Maret 2025. Keputusan ini diambil untuk menghormati proses…