Oleh: Frans Samuel *)
Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan narkoba melalui kerja sama lintas instansi yang kini menunjukkan hasil konkret. Salah satu pencapaian terbaru adalah keberhasilan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menggagalkan penyelundupan lebih dari dua ton sabu, yang menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah pemberantasan narkoba di Tanah Air. Operasi tersebut melibatkan koordinasi sejumlah lembaga negara dan mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, saat kegiatan pemusnahan barang bukti di Batam.
Kepala BNN, Marthinus Hukom, menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama lintas sektor dalam menghadapi kejahatan narkotika. Salah satu langkah yang diambil adalah memastikan proses penanganan kasus dilakukan secara terbuka, termasuk dalam pemusnahan barang bukti yang disaksikan langsung oleh masyarakat dan media. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas serta membangun sinergi antara BNN dengan berbagai instansi terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Kolaborasi yang diinisiasi BNN melibatkan berbagai institusi strategis seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan Kejaksaan, dengan dukungan penuh dari Kemenko Polhukam sebagai koordinator kebijakan politik dan keamanan nasional. Bahkan, kerja sama lintas negara turut menjadi elemen penting dalam pengungkapan jaringan narkotika internasional yang beroperasi dari kawasan Golden Triangle. Dalam kerja sama ini, negara-negara ASEAN seperti Thailand memberikan dukungan signifikan dalam proses investigasi dan penindakan, menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai target, tetapi juga aktor aktif dalam perang global melawan narkoba.
Prestasi ini tidak berdiri sendiri. Ini merupakan hasil nyata dari kerja Desk Pemberantasan Narkoba yang dibentuk oleh pemerintah sejak November 2024. Desk ini menjadi wadah konsolidasi kebijakan dan operasi lintas kementerian dan lembaga, yang hingga kini telah menangani lebih dari 22.000 kasus, dengan nilai barang bukti yang disita mencapai Rp6,6 triliun. Tidak hanya memberantas, desk ini juga merehabilitasi ribuan korban penyalahgunaan narkoba, menjadikannya sebagai model penanganan narkotika yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Dukungan terhadap langkah pemberantasan narkoba tidak terbatas di tingkat pusat. Pemerintah daerah, institusi militer, dan penegak hukum di lapangan turut aktif melaksanakan pemusnahan dan patroli laut secara intensif di berbagai wilayah prioritas, seperti Aceh, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Dalam dua pekan terakhir saja, hampir empat ton narkotika telah berhasil diamankan di berbagai titik perairan Indonesia. Fakta ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap wilayah laut sebagai jalur masuk utama narkoba internasional semakin diperkuat, dengan pendekatan intelijen maritim dan pengawasan berlapis yang diterapkan oleh TNI AL dan mitra strategis.
Langkah-langkah ini dilakukan bukan dengan pendekatan kekerasan semata, melainkan dengan kesadaran kolektif akan pentingnya melindungi moral bangsa. Ancaman narkoba tidak hanya menyasar hukum dan keamanan, tetapi juga menggerus kesehatan, ekonomi, dan integritas sosial bangsa. Diperkirakan, delapan juta jiwa berisiko terdampak langsung, dengan potensi kerugian ekonomi hingga Rp5 triliun dari transaksi sabu semata. Oleh karena itu, pendekatan simbolik seperti pemusnahan terbuka, serta edukasi kepada publik, menjadi strategi kunci dalam menciptakan efek jera dan membangkitkan kesadaran masyarakat.
Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Indonesia menjadi “killing ground” bagi para bandar narkoba, sebuah ungkapan simbolis yang menegaskan bahwa tidak akan ada tempat aman bagi sindikat narkotika di Tanah Air. Arahan ini mencerminkan sikap tegas pemerintah dalam menjadikan seluruh wilayah Indonesia sebagai ruang yang tidak ramah bagi aktivitas kejahatan narkotika. Pendekatan ini tidak hanya menyasar pengungkapan kasus-kasus besar, tetapi juga mencakup upaya menyeluruh dalam mempersempit ruang gerak jaringan narkoba, termasuk yang beroperasi secara tersembunyi di balik sistem pemasyarakatan.
Pemerintah bahkan memperketat pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan yang dikendalikan dari balik jeruji, melalui peningkatan pengamanan internal dan pemanfaatan teknologi deteksi yang lebih canggih. Selain itu, kerja sama lintas lembaga dalam hal intelijen, pemantauan transaksi mencurigakan, serta pelacakan aliran logistik ilegal menjadi bagian dari strategi terpadu. Keseriusan ini memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba tidak dilakukan secara parsial, melainkan sebagai upaya sistematis yang mencakup semua aspek, yakni dari pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi.
Langkah konkret lainnya adalah keterlibatan aktif media dan masyarakat sebagai mitra pengawas. Masyarakat kini didorong untuk mengambil peran lebih besar, tidak hanya dalam pelaporan dugaan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga dalam menjaga lingkungan yang sehat dan bersih dari narkoba. Pemerintah membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, menjadikan pemberantasan narkoba sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa.
Komitmen Indonesia dalam melawan narkoba bukan sekadar retorika, tetapi dibuktikan melalui kerja nyata lintas lembaga dan kolaborasi internasional yang konsisten. Keberhasilan ini harus dipahami bukan sebagai akhir, melainkan awal dari upaya yang lebih besar dan berkelanjutan. Pemerintah melalui koordinasi kuat Menko Polhukam dan pelaksanaan efektif oleh BNN, TNI, Polri, serta instansi lainnya telah menunjukkan bahwa negara berdiri tegak melawan ancaman narkotika. Dan dengan dukungan rakyat, langkah ini akan semakin kokoh, demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa dari bahaya narkoba yang merusak.
)* Pengamat Hukum dan Krim
