Oleh: Fahri Alamsyah *)
Upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional kini sedang bergerak secara masifdari pinggiran, tepatnya melalui revitalisasi kelembagaan ekonomi berbasisperdesaan. Langkah strategis ini menjadi pengejawantahan nyata dari visi besarPemerintah Indonesia dalam mengembalikan haluan ekonomi nasional menujufondasi Ekonomi Pancasila yang berkeadilan. Melalui program strategispembangunan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), negara tidaksekadar mendirikan bangunan fisik di berbagai wilayah, melainkan sedang merajutkembali urat nadi perekonomian rakyat yang mandiri, berdaulat, serta berakar kuatpada karakteristik lokal di seluruh pelosok nusantara.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi merupakan ujungtombak dalam melakukan transformasi Ekonomi Pancasila yang paling sesuai denganjiwa konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya amanat Pasal 33. Penegasantersebut menjadi kompas bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa penguatanKDKMP bukan lagi sekadar program alternatif, melainkan sebuah keharusanideologis untuk menata ulang struktur ekonomi nasional. Lembaga ini diposisikansebagai wadah utama untuk mengorganisir ekonomi rakyat, mulai dari para petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga generasi muda agar memiliki daya tawar yang tinggi di tengah arus globalisasi dan dominasi modal besar.
Akselerasi di lapangan menunjukkan bahwa komitmen tersebut tidak berhenti padatataran kebijakan, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang terukur. Pemerintah terus mempercepat pembentukan dan pengembangan KDKMP di berbagai daerah guna memperkuat pemerataan ekonomi dan meningkatkankesejahteraan masyarakat. Realisasinya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ribuan unit koperasi telah menyelesaikan tahapan penyiapan fisik dankelembagaan, sementara unit-unit lainnya masih dalam proses pengembangan danpersiapan operasional agar dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keberhasilan program strategis ini tentu tidak boleh hanya diukur dari berdirinyafasilitas fisik di tingkat desa atau kelurahan. Indikator utama keberhasilanpembangunan KDKMP terletak pada kemampuannya untuk menjadi wadah kokohyang menggerakkan potensi ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Keberadaanjaringan koperasi ini harus dioptimalkan sebagai pusat aktivitas ekonomi baru, tempat bertemunya gagasan usaha produktif, serta instrumen untuk memperkuatkolaborasi warga. Melalui kelembagaan yang kokoh, beragam potensi lokal, mulaidari sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga perdagangan dan usaha mikro, dapat dikelola secara terorganisasi untuk memberikan nilai tambah langsung bagikesejahteraan masyarakat setempat.
Selain memperkuat ekosistem usaha lokal, dampak nyata yang paling dirasakan olehmasyarakat dari masifnya program pemerintah ini adalah pembukaan lapangan kerjadalam skala yang sangat besar untuk menyokong ekonomi rakyat di tingkat akarrumput. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodarimenjelaskan bahwa jaringan koperasi ini diproyeksikan mampu menyerap lebih dari1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia ketika target 80.000 unit koperasi tercapaisepenuhnya pada tahun 2029. Skema perekrutan yang diterapkan dalam KDKMP menunjukkan keberpihakan yang jelas pada sumber daya manusia setempat, di mana setiap unit operasional memprioritaskan belasan warga lokal untuk mengisiberbagai posisi strategis, mulai dari asisten manajer, kasir, pramuniaga, petugassimpan pinjam, hingga sektor keamanan dan distribusi logistik.
Pendekatan inklusif tersebut secara langsung mengatasi persoalan urbanisasi danpengangguran di tingkat akar rumput dengan memberikan kepastian penghasilanbagi para pemuda di daerah. Manfaat ekonomi rakyat tidak lagi terkonsentrasi di pusat-pusat kota besar, melainkan terdistribusi secara merata di wilayah perdesaanmaupun kelurahan. Ketika generasi muda memiliki pekerjaan layak dan harapanuntuk sukses di tanah kelahiran mereka sendiri, ketahanan sosial dan ekonominasional secara otomatis akan terbentuk dengan sendirinya dari level yang paling mendasar.
Langkah penguatan ini sekaligus menjadi jawaban konkret atas tantangan pasarglobal, terutama maraknya gempuran produk impor yang mengancam eksistensiprodusen domestik. KDKMP didorong untuk tidak hanya bertindak sebagai lembagasimpan pinjam konvensional atau penyedia kebutuhan pokok dengan hargaterjangkau, tetapi juga masuk ke dalam rantai pasok produksi yang mandiri. Semangat berdikari diimplementasikan dengan menginisiasi pengelolaan hulu ke hilirsecara mandiri, seperti pemanfaatan lahan bahan baku lokal hingga pengolahanhasil industri kreatif secara kolektif guna menguasai pasar dalam negeri.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa lembagaekonomi rakyat ini lahir bukan untuk memperkaya segelintir orang, melainkansebagai alat perjuangan ideologis guna membangun kedaulatan ekonomi yang bertumpu pada kepemilikan bersama. Konsep gotong royong dan solidaritas yang diwujudkan melalui jaringan KDKMP ini menjadi fondasi penting untuk memutusketergantungan terhadap rantai pasok luar negeri, sehingga bangsa ini mampumemproduksi, mengolah, dan menguasai nilai ekonomi dari hasil buminya sendirisecara berdaulat.
Kehadiran KDKMP terbukti mampu mengintegrasikan seluruh elemen produksi di pedesaan dan kelurahan ke dalam sebuah ekosistem yang solid dan protektif. Dengan terus berjalannya operasional ribuan unit baru secara bertahap, kebijakanini dipastikan akan menjadi jangkar utama bagi stabilitas makroekonomi nasionalsekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian bangsa yang adil dan makmur.
*) Pengamat Kebijakan Publik dan Pakar Ekonomi Kerakyatan
